BERDASARKAN

• POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mengacu pada UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
• Berita acara RUPS LB tanggal 19 Oktober 2024 dan Akta Notaris No. 13 tanggal 12 November 2024 tentang Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. BPR Caruban Indah pada Notaris Joko Agus Pranowo, S.H. M.Kn.
• Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0211817 Tahun 2024.
• Keputusan Kepala OJK Kediri Nomor : S-74/KO.1402/2025 Tanggal 22 Januari 2025 Tentang Penggunaan Izin Usaha BPR dengan Nama Baru